Jakarta – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memberikan kepastian bagi para mitra pelaksana di berbagai daerah.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
Menurut Rivai, terdapat lima langkah yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan tata kelola program. Pertama, memperkuat forum konsultasi rutin antara BGN dan seluruh mitra pelaksana. Kedua, membangun mekanisme evaluasi bersama terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Ketiga, menetapkan standar operasional yang jelas, konsisten, dan mudah diterapkan. Keempat, memberikan kepastian waktu dalam proses verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kelima, menghadirkan sistem komunikasi yang cepat dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di daerah.
Ia menilai pelibatan mitra dalam proses penyusunan kebijakan sangat penting agar setiap keputusan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, termasuk kesiapan operasional dan keberlanjutan rantai pasok.
Rivai juga berharap proses evaluasi yang dilakukan pemerintah tetap berjalan secara transparan dan komunikatif sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
Lebih lanjut, APPMBGI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Organisasi tersebut meyakini bahwa keberhasilan program nasional ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, dialog yang konstruktif, serta semangat saling memperbaiki.
"Program ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan bekerja sama untuk menghadirkan tata kelola yang semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Abdul Rivai Ras. (*)