Jakarta – Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) harus menjadi prioritas nasional agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Abdul Rivai Ras saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Kita di Garuda TV, Rabu (8/7/2026), yang membahas pelaksanaan Program MBG di tengah proses evaluasi dan penataan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T memerlukan perhatian khusus karena memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan.
"Wilayah 3T harus menjadi perhatian bersama. Dapur-dapur yang telah memperoleh penugasan perlu dievaluasi secara objektif agar diketahui kelayakannya untuk dilanjutkan, sekaligus memberikan kepastian kepada para mitra yang telah berinvestasi dalam pembangunan SPPG," ujar Abdul Rivai Ras.
Ia menjelaskan, banyak mitra telah mengeluarkan modal awal, membangun fasilitas, serta mempersiapkan operasional dapur. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keberlanjutan investasi agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.
Selain menjamin pemerataan akses terhadap makanan bergizi, Abdul Rivai Ras menilai pengembangan SPPG di wilayah 3T juga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG akan mendorong peningkatan infrastruktur, memperkuat rantai pasok pangan, membuka peluang ekonomi lokal, serta memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan.
"Persoalan utama di wilayah 3T bukan hanya penyediaan makanan bergizi, tetapi juga akses logistik yang masih cukup mahal akibat keterbatasan infrastruktur. Karena itu, penguatan SPPG harus berjalan beriringan dengan pembangunan akses jalan dan dukungan distribusi sehingga pelayanan dapat berlangsung secara efektif," jelasnya.
APPMBGGI berharap proses evaluasi Program MBG dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Sumber: Garuda TV – Program Indonesia Kita (8 Juli 2026).